Tes Wawasan Kebangsaan (Tryout 2)

Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS). Pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama-sama para menteri dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan mengurus supaya konstitusi UU Federal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang mengalami perubahan mendasar dimana UUD 1945 sebelum amandemen ketentuan kekuasaan kehakiman hanya 2 pasal yang terdiri atas 3 ayat. Setelah perubahan, ketentuan tersebut menjadi 5 pasal terdiri atas 19 ayat. Dari sisi kelembagaan, Perubahan UUD 1945 melahirkan 2 lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang terkait dengan keberadaan Mahkamah Agung.

Secara garis besar fungsi WTO dapat digambarkan sebagai berikut:

• Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan putaran uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif.
• Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
• Forum dalam menyelesaikan sengketa dan penyediaan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
• Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan sebagian anggotanya, termasuk bagi negara-negara sedang berkembang dalam melaksanakkan dalam hasil putaran Uruguay.
• Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran profesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatna-hambatan perdagangan dunia.

Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat TNI – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

Di era reformasi kebijaksanaan yang paling menonjol, diantaranya dengan diberlakukannya UU NO. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Kebijkakan ini semakin meningkatkan kewenangan pemerintah daerah (desentraslisasi)

Pada tanggal 18 anggustus 1945,PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalianya dengan keputusan pengesahan dan menetapkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Anggota PPKI sebanyak 27 orang yang berasal dari berbagai daerah mewakili daerah-daerah di Indonesia sehingga PPKI paling sah menetapkan UUD 1945 secara aklamasi

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara. Dalam hal ini PPKI, yg scara representatif merupakan wakil bangsa Indonesia yg berjuang menegakkan dan mendirikan negara Republik Indonesia.

2. Dari segi isinya memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:
a. Dasar tujuan negara. Tujuan bersifat umu: Ikut melaksanakan ketertiban dunia, bersifat khusus: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Ketentuan diadakannya UUD Negara. : …maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
c. Bentuk negara dan asas politik negara : …yg terbentuk dengan susunan negara Republik Indonesia yg berkedaulatan rakyat…
d. Asas kerohanian negara : dg berdasar kepada Ketuhanan yg Maha Esa, …. seluruh rakyat Indoneisa.

Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet berdasarkan sisitem parlementer. Bedasarkan maklumat ini, tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)· Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika sejak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (Negara bagian) meletakkan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Negara-Negara bagian dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk parlemen, terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: senat (mewakili negra bagian) dan dewan perwakilan rakyat.

Menurut UUDS 1950, Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden, sedangkan mentri sebagai eksekutif/ pelaksana pemerintahan. Berdasarkan Pasal 51 UUDS 1950 “Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet setelah itu sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet presiden mengangkat seorang menjadi perdana mentri dan mengangkat mentri-mentri yang lain. Mentri-mentri beratanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika mempersatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dimana antar perbedaan ada semangat saling menghargai. Perbedaan pun menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang mampu menyatukan tanpa pemaksaan dan penyeragaman

Melalui lambang negara (Burung Garuda) bangsa Indonesia mempresentasikan, memandang, memahami dan menghayati totalitas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat atau dengan perkataan lain menjadikan simbol atau lambang negara itu sebagai wadah atau alat yang mampu melingkupi dan mempresentasikan, ide, perasaan, pikiran dan tindakan aturan/hukum bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai jatidiri yang berdasarkan dasar negaranya Pancasila.

Kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan “Orde Baru” Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan “Orde Baru” juga dikritik karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi serta kuatnya peran para birokrat

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama berlangsung antara 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai).

Wujud hubungan negara dengan warganya pada hakekatnya berupa peranan yakni melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang dimiliki sebagai warga negara atau pemerintah. Peranan tersebut menurut Soerjono Sukanto dapat berupa beberapa unsur yaitu peran ideal, peran yang seharusnya, peran menurut diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan. Peranan tersebut bisa bersifat aktif, pasif, positif dan negatif. Peranan aktif misalnya demo, ikut pemilihan umum dll. Peranan pasif misalnya patuh terhadap undang-undang yang berlaku, loyal kepada negara dll. Peranan positif misalnya meminta pelayanan umum dari negara (membuat KTP, membuat SIM, berobat di Puskesmas, lapor ke polisi jika ada kasus pelanggaran hukum dll). Peranan negatif misalnya menolak campur tangan pemerintah terkait hak yang bersifat pribadi (hak beragama, hak memilih dll).

Struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan- kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah secara kontras (Nasikun, 1995: 28)

Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan IndonesiaSebagaimana dijelaskan … Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945). Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Akhirnya diadakan masa reses selama satu bulan. Kemudian BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia 9 dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan negara adalah masyarakat adil dan makmur

Ciri sistem pemerintahan parlementer:

• Adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif
• Eksekutif dipimpin oleh perdana menteri dan dibentuk oleh parlemen
• Presiden/raja berkedudukan sebagai kepala negara saja
• Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
• Adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada DPR
• DPR dapat menjatuhkan eksekutif dengan mosi tidak percaya

Pancasila dinyatakan sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan.

Yang ingin diwujudkan dan dikembangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan antara DPR dam Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Indonesia bergabung di APEC pada tahun didirikannya yaitu tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.

Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari taraf penyerapannya ada tiga macam kata serapan yaitu:

1. Kata-kata yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam Indonesia . kata-kata ini sudah lazim dieja secara Indonesia, sehingga sudah tidak dirasakan lagi kehadirannya sebagai kata serapan. Misalnya kata-kata kabar, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, dan ember.
2. Kata-kata yang masih asing, tetapi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Ejaan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Misalnya shuttle cock, knock out, time out, check in, door to door. Dalam kelompok ini termasuk kata-kata yang dipertahankan keasingannya karena sifat keinternasionalannya, seperti istilah-istilah musik andante, moderate, adagio, dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang untuk kepentingan peristilahan, ucapan dan ejaannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dan hal ini perubahan ejaan itu dibuat seperlunya saja sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk bahasa aslinya. Misalnya aki (accu), komisi (comission), psikologi (psychology), dan fase (phase).

– mengkonsumsi = tepat
– mensimulasikan = mensimulisasikan
– mempraktikkan = mempraktekkan
– mentoleransi = mentolerir
– memparafrasekan = memparafrasi

penekanan pada tempat wisata yang menarik:
dari Indonesia Barat hingga ke Indonnesia Timur tempat tempat wisatanya yang menarik selalu dikujungi oleh kami.

Paling berdisiplin = Pegawai Administrasi
Paling tidak berdisiplin = Pegawai Perencanaan
Peningkatan tertinggi = Pegawai Perencanaan
Penurunan kedisiplinan = Pegawai Keuangan

semangat nasionalisme para pemuda dimasa pergerakan Indonesia di ikrarkan dalam Sumpah Pemuda

Dari berbagai banyaknya parpol setelah adanya maklumat 3 November 1945 maka partai politik tersebut dikelompokkan menjadi empat aliran yaitu :
· Kelompok Partai Islam
· Kelompok Nasionalis
· Kelompok Partai Sosialis
· Kelompok Partai Kristen, Katholik

Hasil pemilu tahun 1955 memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan Konstituante. Keempat partai tersebut adalah;
· Majelis suryo Muslimin Indonesia (Masyumi) = Agama
· Partai Nasional Indonesia (PNI) = Nasionalis
· Nahdatul Ulama (NU) = Agama
· Partai Komunis Indonesia (PKI) = Sosialis

Tanggal 26 September 1945 pukul 10.00 pagi secara serentak terjadi pengambil over kekuasaan oleh segenap pegawai kantor-kantor, baik kantor negeri maupun partikelir, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang berada di bawah kekuasaan Jepang di seluruh Yogyakarta.

Insiden dan bentrokan memang terjadi, namun akhirnya sampai pada pukul 22.00 semua pimpinan kantor, perusahaan, dan pabrik sudah berada ditangan bangsa Indonesia. Sebagai langkah lanjut, ditetapkan untuk penjagaan keamanan dan ketertiban berada di bawah satu pimpinan yang diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berkantor di Kepatihan di bawah pimpinan Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX.

Hasil pemilu tahun 1955 memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan Konstituante. Keempat partai tersebut adalah;
· Partai Nasional Indonesia (PNI) 57 kursi
· Majelis suryo Muslimin Indonesia (Masyumi) 57 kursi
· Nahdatul Ulama (NU) 45 kursi
· Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa diberhentikan olehnya. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan pemimpin-pemimpin departemen, yaitu para menteri yang tidak bertanggung jawab pada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003)

Indonesia memiliki pandangan tersendiri terhadap kebijakan yang diambil untuk merumuskan politik luar negerinya, yakni politik yang bebas dan aktif. Politik luar negeri yang bebas dan aktif ini sangat dilatarbelakangi oleh sejarah Indoensia snediri, dimana pada saat itu negara-negara di dunia ini termasuk didalamnya Indonesia dihadapkan oleh dua kekuatan besar yang sangat memiliki pengaruh besar bagi negara lain. Dunia seolah-olah terbagi ke dalam dua blok dimana terdapat Amerika Serikat sebagai blok Barat dan Uni Soviet sebagai blok Timur.

Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai anggota PBB, Indonesia turut serta dalam segala program PBB, khususnya mengenai upaya perdamaian dunia. Partisipasi aktif dan peran yang pernah dilakukan bangsa Indonesia dalam program PBB, di antaranya mengirimkan Pasukan Garuda dalam beberapa kali operasi perdamaian PBB

Jelas

Salah satu kaedah pemenggalan kata adalah memisahkan kata dasar dari imbuhan kemudian memenggal.
Legalisasi = legal + isasi = le-gal dan i-sa-si
Normalisasi = normal + isasi = nor-mal-i-sa-si

Gunakan kata bantu penghubung “karena” pada kalimat sebab akibat.

Jelas

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai;
1) Lambang kebangsaan nasinal
2) Lambang identitas nasional
3) Alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbea-beda latar belakang social budaya dan bahasanya
4) Alat perhubungan antarbudaya antardaerah.

Di dalam kedudukan sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:
1) Bahasa resmi kenegaraan
2) Bahasa pengantar di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan
3) Bahasa resmi di dalam pengembangan; kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.